Untuk meningkatkan kapasitas dalam hal percepatan pembangunan infrastuktur dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jombang, DPRD Kabupaten Jombang kembali melakukan kunjungan kerja (11-13/12). Kali ini, daerah yang dituju adalah Pemkab Kendal dan DPRD Kabupaten Demak Jawa Tengah.

Ketua Komisi C Mas’ud Zuremi menjelaskan, satu hal yang bisa dicontoh dari Pemkab Kendal adalah mengantisipasi proyek APBD dibidang infrastuktur jalan dan gedung, dengan mengadakan lelang dini. “Artinya untuk program infrastruktur tahun anggaran 2018 maka pelaksanaan lelang dilakukan akhir Desember 2017,” ujar Mas’ud kemarin (12/12).

Lantas adakah permasalahan hukum karena lelang dilakukan diakhir tahun anggaran 2017? Dari hasil kunjungannya, Mas’ud menjelaskan tidak ada implikasi atau permasalahan hukum. “Karena hanya pelelangan secara administrasi. Seandainya gagal lelang maka tidak ada masalah. Yang terpenting pihak ketiga mendapatkan sosialisasi secara masif sehingga jika disetujui anggaran terealisasi bulan Maret – April dan langsung dikerjakan,” paparnya.

Dia menjelaskan, memang pengadaan lelang proyek tidak seperti di Jombang yang pencairan dana dimulai pada Agustus – September. Sehingga saat realisasi bulan September sudah musim hujan. “Nanti jadinya, berdampak pekerjaan molor dan bahkan tidak selesai. Maka semua dirugikan,” tandasnya.

Dia berharap dengan hasil kunjungan itu ada terobosan yang bisa diterapkan di Pemkab Jombang. “ Kadis PUPR Kabupaten Kendal Ir. Sugiyono menyampaikan Pemkab Kendal dalam hal pembangunan infrastuktur jalan, juga melakukan lobi ke Kementerian PUPR pusat, Bankeu Prop, DAK reguler, DBHCHT, CSR, serta menggeret dana kementerian yang ada untuk bisa diprioritaskan ke Kabupaten Kendal,” pungkasnya.

Terpisah, ketua Komisi D M. Syarif Hidayatulloh menjelaskan kunjungannya ke DPRD Demak terkait pengembangan pariwisata religi. “Kami ingin belajar sejauh mana kontribusi pariwisata religi dalam menunjang PAD,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini pengelolaan wisata religi di Jombang belum bisa optimal lantaran belum ada sumbangsih yang masuk PAD. “Karena hanya pemasukan parkir. Kita ingin konsultasi hasilnya bisa diimplementasikan di Jombang,” pungkasnya.

sumber: JawaPos

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis  mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pembentukan badan di daerah ini penting sebab ketika terjadi bencana tiba-tiba terjadi kerusakan berbagai infrastruktur, maka segera ada upaya rehabilitasi dengan biaya rehab-rekon. Padahal persyaratannya harus ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Ketika terjadi bencana seperti banjir di Belitung Timur kita sangat prihatin, karena agak sulit mendanai itu dari rehab-rekon tadi. Karena itu kita himbau Pemda secepatnya membentuk badan penanggulangan bencana daerah,” ungkap Iskan Kamis (7/12) lalu menanggapi korban banjir Bellitung Timur yang masih mengharapkan bantuan pemerintah.

Menurut Iskan, semua wilayah di tanah air kita ini rawan bencana. Dengan adanya BNPB daerah, maka Lembaga itu bisa melakukan supervise, pelatihan dan langkah-langkah lain menghadapi bencana. Tidak mungkin lanjut dia, pemerintah pusat termasuk BNPB mampu melaksanakan semua masalah korban bencana. Intinya, daerah-daerah diharapkan lebih memperhatikan khususnya langkah-langkah rehabilitasi dan rekontruksi.

Saat ditanya apakah daerah belum membentuk badan tersebut, di tingkat Provinsi mungkin sudah, tetapi Kabupaten Belitung Timur belum ada. Dengan adanya badan di daerah tersebut maka penanganan bencana menjadi lebih gampang, ada system yang baku  tinggal melaksanakan saja.

Politisi PKS dari Dapil Sumut ini menambahkan, dengan BNPB daerah maka ada pejabat setempat yang menyusun program-program penanggulangan bencana termasuk anggarannya. Juga ada mitigasi bencana, sehingga kerugian akibat bencana bisa diminimalisir.

 “ Kalau mitigasinya berjalan maka kerugian bisa diperkecil. Apalagi di Babel ini banyak lokasi tambang, ombak besar, kerusakan hutan dan banjir. Intinya dengan adanya badan penanggulangan bencana daerah akan memudahkan kordinasi biar daerah menganggarkan dan mempersiapkan diri menanggulangi bencana,” kata Iskan menambahkan. (mp)

sumber

Dibawah kepemimpinan Bupati Nyono Suharli Wihandoko Kabupaten Jombang kembali menunjukkan diri sebagai daerah terkemuka di tingkat nasional. Hal ini karena Jombang kembali meraih penghargaan Kabupaten Sehat tipe Swasti Saba Wiwerda (Pembinaan).

Penghargaan tersebut, diserahkan Menteri Kesehatan RI, Nilla Farid Moelok, Selasa (28/11/2017) di ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri.

“Alhamdulillah upaya kita dalam meningkatkan kesehatan masyarakat kembali menuai hasil. kita dianugerahi penghargaan sebagai kabupaten sehat untuk kategori Swasti Saba Wiwerda,ini berarti meningkat dari yang kita terima dua tahun lalu,” ungkap Bupati Nyono di Jakarta.

Untuk diketahui, Penilaian Kabupaten/ Kota Sehat dihelat setiap 2 tahun sekali secara Nasional. Pada tahun 2015 Jombang meraih piala Swasti Saba Padapa (taraf pemantapan). Dan Tahun 2017 ini mengalami peningkatan menjadi Swasti Saba Wiwerda (taraf Pembinaan).

Penghargaan itu diraih setelah melalui verifikasi administrasi dan penilaian lapangan oleh tim penilai dari provinsi dan pusat dengan persyaratan cukup ketat. Sedangkan penilaian kabupaten sehat lebih berfokus pada adanya proses dan upaya perbaikan kesehatan melalui partisipasi masyarakat yang terorganisir melalui Forum Kabupaten Sehat.

Karena masalah kesehatan penyebabnya sangat multi kompleks, dan mempunyai skor yang tinggi jika diselesaikan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat.

Keberhasilan Kabupaten Jombang meraih Penghargaan Swasti Saba Wiwerda tahun 2017, tandas Bupati Nyono menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat Jombang tentang pentingnya kesehatan.

Sehingga, Bupati Nyono berharap penghargaan ini akan mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan sinergi pembangunan bidang kesehatan, sehingga tercipta peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang potensial membentuk kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk membangun paradigma hidup bersih, sehat dan berkualitas guna meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

"Terima kasih saya sampaikan kepada  DPRD, jajaran kesehatan, Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Jombang, PKK, serta semua stakeholder terkait. Keberhasilan ini adalah berkat kerja keras, kerja  cerdas dan kerja sama kita semua,” jelas Nyono.

drg.Inna Silestiyawati, Kepala Dinas Kesehatan Jombang, mengungkapkan penghargaan yang diraih tersebut, tidak lepas dari perhatian bupati selaku kepala daerah yang tidak henti-hentinya memberikan inspirasi dan inovasi pembangunan disektor kesehatan. Sehingga  berkat komitmen dan dukungan tersebut Jombang berhasil mempertahankan prestasi ini.

“Dan kami dari jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menyampaikan selamat buat bapak Bupati Jombang atas prestasi ini,” tandasnya.(*)

sumber : suarajombang.net

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI A 

DPRD KABUPATEN JOMBANG

PERIODE TAHUN 2014 - 2019 

Koordinator   :  Drs. H. Joko Triono

Ketua Komisi : Drs. Cakup Ismono

Wakil Ketua   :  Drs. H. Andik Basuki Rahmat

Sekretaris      :  Ema Umiyyatul Chusnah, ST. M.Pd

Anggota Komisi  :
1.  Donny Anggun, S.Sos
2.  Kartiyono
3.  M. Muhaimin, S.Ag, S.Pd
4.  Arif Sutikno, SP
5.  Mulyani Puspita Dewi, SE. MH
6.  Meidy Bambang Murtiyoso, SE. MM
7.  H. Irwan Prakoso, SH
8.  Sutadji
9.  H. Iknan, SE

Sinergi :  Komisi A DPRD Jombang melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala Desa di Kecamatan Ploso

Atensi DPRD Jombang dalam pengawalan, pengawasan Dana Desa di Jombang terus digiatkan, seperti Komisi A DPRD Kabupaten Jombang melakukan Pemantauan ke Kecamatan Ploso Hari Senin  tanggal 30 Oktober 2017, seluruh anggota Komis A berada di kantor Kecamatan Ploso, semua anggota yang terdiri dari  12 orang tersebut bertemu dengan Camat Ploso, Kapolsek, Koramil dan 13 Kepala Desa di Kecamatan Ploso
Ketua Komisi A Drs. Cakup Ismono menerengkan dengan ditandatanganinya MoU antara Kemendagri, Kemendes dan Kapolri beberapa waktu lalu di Jakarta menunjukkan babinkamtibmas alias tiga pilar mulai Camat, Kapolsek dan Koramil memiliki kewenangan dalam mengawal pengelolaan dana desa, untuk Kepala Desa jangan main - main dengan DD karena tiga pilar ikut mengawal sebaiknya Kepala Desa memasang banner realisasi DD dalam jangka waktu berkala di tempat strategis.