DPRD JOMBANG DESAK PEMERINTAH LEBIH TEGAS TERKAIT MINHA

Terkait belum diresmikannya MINHA (Museum Islam Nusantara Hasyim Asy’ari), mendapat tanggapan serius dari kalangan anggota DPRD. Terlebih beredarnya video mesum sangat disayangkan dilakukan di kompleks MINHA. Masud Zuremi, ketua komisi C DPRD Jombang mengakui, proyek MINHA yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Terkait beredarnya video mesum di kompleks MINHA, Masud Zuremi meminta pengelola bertanggung jawab.

“kami sangat risih melihat kejadian tersebut, terlebih lagi MINHA berada di sekitaran makam Gus Dur,”ujarnya kemarin. Untuk itu dirinya mendesak pemerintah harus lebih tegas untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, harus ada pos penjagaan untuk mengawasi hal-hal seperti ini.

“Sehingga hal semacam ini bisa dicegah apabila ada pengawasan yang ketat,” bebernya.

Selain itu, Pemkab Jombang juga harus lebih proaktif untuk mendorong pemerintah pusat agar segera menyelesaikan MINHA. Sehingga pemerintah pusat juga bisa menyelesaikan dan meresmikan sesegera mungkin.

Dirinya juga berharap, setiap proyek dan program pusat di daerah harus jelas dan terlaksana dengan baik. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan. “yang kami harapakan, pemerintah pusat juga harus ada kejelasan untuk menyelesaikan MINHAdan segera meresmikannya,”harapnya.

Sementara itu, Wiwik Emy Tjitrawati sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang mengaku, pihaknya juga sangat menyayangkan MINHA dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Akan tetapi, kejadian ini sebenarnya sudah lama diketahuinya. Hanya saja bukan wewenang Disbudpar Jombang, melainkan pemerintah pusat.

Lanjutnya lagi, meski ini bukan wewenangnya bukan berarti tidak peduli. Pihaknya juga sudah sering melaporkan kejadian seperti ini ke asisten. “Kami hanya bisa sekadar membantu dan melaporkan saja, karena masalah ini bukan wewenang kami, tapi kami tetap membantu,” katanya.

Dirinya juga sudah menginstruksikan UPT untuk melakukan pengawasan. Hanya saja dikarenakan kekurangan personel, menjadi kurang maksimal. Pihaknya juga sudah memberikan semacam tanda larangan tidak boleh masuk pada pukul 21.00. “ Jadi jm sembilan malam tidak ada yang boleh kliter-kliter,” pungkas Cicik sapaan akrabnya.(an)

Sumber : Radar Jombang (JawaPos Group)